Kamis, Desember 3, 2020

Aliansi Mahasiswa Indonesia Maklumat Tuntaskan Reformasi Tentang Tolak UU KPK, RUU KHUP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.

Mahasiswa Jakarta kini terbangun lagi, Istimewa

Jakarta, newstipikor.com, – Sikap dan Rilis Pers “Maklumat Tuntaskan ReformasI”23 -24 September 2019 oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia tentang menolak UU KPK, menolak RUU KHUP, Menolak RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, RUU Pertanahan.

Reformasi saat ini belum berumur 21 tahun, sayangnya upaya perubahan bangsa kepada kemajuan justru menemui kemunduran telak akibat beragam kebijakan yang mengkorup agenda-agenda Reformasi.

Tidak hanya itu, beragam kebijakan yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, semakin bertentangan dengan pokok-pokok reformasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Negara.

Kami menilai bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak belajar dari beragam kesalahan yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat justru membuai serangkaian kebijakan yang mendorong negara pada sistem pemerintahan yang korup, otoriter, dan menciptakan ekonomi yang eksploitatif.

Atas dasar itu, kami turun kejalan untuk menyampaikan beragam tuntutan yang menjadi keresahan bersama Rakyat Indonesia

TAP MPR No.X Tahun 1998 secara tegas menyatakan bahwa praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme merupakan masalah yang terjadi dalam era Orde Baru hukum.

Menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan agenda yang diamanatkan oleh Reformasi. Upaya bangsa dalam menghapuskan Korupsi Kolusi dan Nepotisme sempat menemui beragam kemajuan lewat reformasi birokrasi, pengesahan Undang-Undang Tipikor, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sayangnya, pada 2019 beragam kemajuan yang telah diupayakan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menghadapi pukulan besar yang beragam pembentukan regulasi dan kebijakan termasuk Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU KUHP, Undang-Undang Pemsyarakatan, dan pemilihan Pimpinan KPK yang bermasalah.

Bahwa ancaman terhadap upaya pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme telah dilakukan secara sistematis melalui pelemahan kewenangan dan independensi KPK dalam memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisem, pelemahan ancaman pidana, pelemahan sanksi terhadap koruptor, dan merusak KPK dengan pemilihan orang-orang bermasalah didalamnya.

Pembuatan undang-undang politik yang sesuai dan mendukung demokratisasi, menegakan kedaulatan rakyat merupakan agenda reformasi yang semakin terancam pelaksanaannya.

Tercatat beragam peraturan perundang-undangan maupun tindakan aparatur negara yang bertentangan dengan demokratisasi berupaaya maupun telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Sebut saja Undang-Undang MD3 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, RUU KUHP, dan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang ITE.

Selain itu tindakan kongkrit seperti pembubaran demonstrasi, brutalitas aparat, perampasan buku, dan diskusi baik oleh aparatur negara maupun organisasi masyarakat yang dibiarkan oleh negara semakin mencuat dalam beberapa tahun kebelakangan.

Kebijakan ekonomi yang eksploitatif dan tidak berbasis pada ekonomi rakyat semakin terlembaga dalam berbagai kebijakan. Gagalnya pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam kegiatan usaha eksplotiatif seperti tambang dan perkebunan telah menciptakan dampak ekologis masif tidak hanya bagi generasi saat ini namun juga generasi di masa yang akan datang.

Dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan PP No.24 Tahun 2018 semakin memperburuk perlindungan lingkungan hidup dengan menggerus keberlakukan Amdal.

Kebijakan yang telah buruk semakin diperparah dengan RUU Sumber Daya Air yang dinilai berpotensi memonopoli akses terhadap air, RUU Pertanahan yang juga semakin mendorong monopoli kepemilikan tanah, dan wacana revisi UndangUndang Ketenagakerjaan yang dinilai tidak melibatkan buruh.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan hal yang sangat penting yang perlu diatur dan diimplementasikan oleh negara. Beragam kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sepatutnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR untuk secara serius menyusun strategipenghapusan Kekerasan Seksual.

Disamping itu, pemerataan pembangunan, penghapusan diskriminasi dan jaminan akses atas sumber daya alam bagi rakyat di daerah terluarIndonesia termasuk Papua sepatutnya menjadi agenda yangdilaksanakan secara serius oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka kami memohon Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut

Mencabut Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menerbitkan Perppu yang mencabut Undang-Undang KPK dan disetujui oleh DPR serta membatalkan pengangkatan seluruh Capim Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih

Mencabut Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan bagi Koruptor dan mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP dan Mmencabut draf RKUHP dan melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komperhensif sebelum melakukan pembahasan di dewan perwakilan rakyat.

Mendisiplinkan aparat negara dalam berhadapan dengan rakyat untuk menjamin kebebasan berpendapat demi iklim demokrasi yang sehat

Hentikan kriminalisasi Petani Selesaikan konflik agraria dan laksanakan reforma agraria sejati

Mencabut Undang-Undang Sumber Daya Air yang menghalangi akses rakyat terhadap air dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, dan dengan serius melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan.

Menolak RUU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang dalam konflik pertambanga dan menolak RUU Pertanahan yang berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah.

Secara serius mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap seluruh etnis di Indonesia dan menjamin dilaksanakannya otonomi daerah yang menyejahterakan

dan menjamin akses ekonomi bagi rakyat.

Dengan ini kami juga memperingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya karena kebijakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menghilangkan kepercayaan rakyatnya, bahwa ketika hal tersebut terus berlanjut dikhawatirkan akan munculnya gelombang civil disobedience yang masif. Dengan ini juga kami mengingatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat untuk tak mengkorup reformasi dan tidak mengembalikan kultur Orde Baru dalam penyusunan kebijakan !!.(Mada)

  1.  

Related Articles

Dalam Sebulan Ada 71 Laporan Kasus Narkoba

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Yudi Frianto, SIK., MH.,mengatakan Selama satu bulan di November ini ada 71 laporan kasus Narkoba yang...

Harapan Kapolres Pangkep Saat Berkunjung di Kediaman Ketua FKUB Pangkep

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo berkunjung kediaman ketua FKUB Pangkep,dalam rangka memperkuat silaturahim, di Jalan Mawar, Kecamatan Pangkajene, Rabu (2/12). Kedatangan...

Pastikan Kapolri Dalam Keadaan Sehat

NEWSTIPIKOR.COM | Jakarta - Berhembus isu liar Kapolri Jenderal Idham Azis terpapar virus Corona (COVID-19). Polri tegas membantah kabar tersebut. “Hoax!,” kata Kadiv Humas Polri,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Dalam Sebulan Ada 71 Laporan Kasus Narkoba

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Yudi Frianto, SIK., MH.,mengatakan Selama satu bulan di November ini ada 71 laporan kasus Narkoba yang...

Harapan Kapolres Pangkep Saat Berkunjung di Kediaman Ketua FKUB Pangkep

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo berkunjung kediaman ketua FKUB Pangkep,dalam rangka memperkuat silaturahim, di Jalan Mawar, Kecamatan Pangkajene, Rabu (2/12). Kedatangan...

Pastikan Kapolri Dalam Keadaan Sehat

NEWSTIPIKOR.COM | Jakarta - Berhembus isu liar Kapolri Jenderal Idham Azis terpapar virus Corona (COVID-19). Polri tegas membantah kabar tersebut. “Hoax!,” kata Kadiv Humas Polri,...

Pangdam Hasanuddin Hadiri Peresmian Satlinlamil III

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangeruka, S.E., menghadiri upacara peresmian Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) III dan pengukuhan Komandan Satlinlamil, bertempat...

Kapolda Sulsel Melaksanakan Upacara HUT Korps Polairud ke – 70

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Merdisyam M.Si., melaksanakan upacara peringatan HUT Korps Polairud ke -70 di Aula Polairud Polda Sulsel,...