Kamis, November 26, 2020

Ba’asyir Bebas Karena Kemanusiaan, Ketua DPR: Ini Bukan Politisasi


JAKARTA – Terkait dengan pertimbangan dan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskanAbu Bakar Ba’asyir, karena narapidana kasus terorisme itu sudah berusia 81 tahun dan sakit-sakitan itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa alasan kemanusiaan yang mendasari pertimbangan presiden itu tidak dipolitisasi. Pasalnya, usia Ba’asyir, kondisi kesehatannya, dan fakta bahwa dia telah menjalani sebagian besar masa hukumannya.

“Jangan lupa bahwa ustaz Ba’asyir yang sudah sangat sepuh itu telah delapan tahun menjalani masa hukumannya. Sebagai lansia, ada saja gangguan kesehatan yang dihadapi Ustaz. Maka, wajar saja jika Presiden menyetujui usul pembebasan Ustaz Ba’asyir. Biarlah keluarga di Solo yang akan menjaga dan merawat beliau, ” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (18/1/2019).

Ia mengaku, mendukung penuh atas pertimbangan dan keputusan Presiden Jokowi tersebut. “Saya nilai keputusan Presiden membebaskan Ba’asyir ini adalah keputusan yang tepat sehingga saya mendukung,” jelasnya.

Bambang juga mengatakan Ba’asyir sangat kooperatif dan berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya.

Dengan kembali ke rumah dan dirawat oleh keluarga, Bambang menyampaikan harapannya bahwa Ba’asyir bisa memulihkan kesehatan dan “kembali berdakwah, menyebarluaskan pesan kebaikan dan persatuan umat”.

Ba’asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar Juni 2011, karena dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Dalam memberikan pembebasan kepada Ba’asyir ada beberapa opsi yang dimiliki Presiden.

Pertama, dengan memberikan pembebasan bersyarat. Sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya. Ba’asyir telah melewati duapertiga masa hukumannya pada Desember 2018.

Opsi kedua, Presiden bisa membebaskan Ba’asyir melalui pemberian grasi. Sesuai pasal 14 UUD 1945, grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk memberikan pengampunan kepada narapidana dengan melalui sejumlah pertimbangan. Sehingga, secara konstitusi apa pun keputusan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ba’asyir dengan memberikan pembebasan bersyarat ataupun pembebasan melalui grasi sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembebasan Ba’asyir juga sesuai semangat reformasi bidang hukum Pemerintahan Presiden Jokowi, imbuh Bambang.

Dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih dibahas Komisi III DPR RI dengan pemerintah, pemerintah mengusulkan untuk memberikan pembebasan pidana kepada narapidana yang telah berumur 70 tahun.

Pasal dalam Revisi KUHP tersebut secara prinsip telah disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Termasuk, alasan kemanusiaan untuk memberikan pembebasan kepada seorang narapidana.

“Saya tidak melihat upaya pembebasan hukuman Ustaz Ba’asyir oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik jelang Pilpres mendatang. Keputusan tersebut sangat manusiawi. Saya harap semua pihak bisa mendukung dan berbaik sangka terhadap kebijakan tersebut, karena landasan hukum untuk mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dan kuat,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi terkait Ba’asyir tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Alasan kemanusiaan dalam pertimbangan hukum bisa diterima.

Terlebih, sebelum memberikan keputusan tersebut Presiden Jokowi sudah melalui pembahasan panjang dan cermat sejak awal 2018, dengan melibatkan di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, untuk mengkaji dari sisi keamanan dan kesehatan Ba’asyir, kata Bambang.

“Sehingga, kekhawatiran munculnya teror baru usai Ustaz Ba’asyir dibebaskan telah diantisipasi sejak dini,” tegasnya. (AR)

Related Articles

Kapolres Barru Pimpin Apel Siaga Pengamanan Pilkada Barru

NEWSTIPIKOR.COM | BARRU - Pukul 16.00 WITA, bertempat di halaman KPU Kabupaten Barru telah berlangsung Apel Siaga Pengamanan Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2020. Apel ini...

Sah….,KPPS Desa Temu Siap Sukseskan Pilkada Sidoarjo

NEWSTIPIKOR.COM | Sidoarjo - Ketua PPS Desa Temu, Joko Waspodo melantik ketua dan anggota KPPS di Balai Desa Temu Kecamatan Prambon,Kabupaten Sidoarjo disaksikan Kepala...

Kabaharkam Wakili Kapolri Hadiri Penyerahan Hadiah Lomba Kampung Tegep Mandiri

NEWSTIPIKOR.COM | Bangka Belitung - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, wakili Kapolri hadir pada acara penyerahan hadiah pemenang lomba...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Kapolres Barru Pimpin Apel Siaga Pengamanan Pilkada Barru

NEWSTIPIKOR.COM | BARRU - Pukul 16.00 WITA, bertempat di halaman KPU Kabupaten Barru telah berlangsung Apel Siaga Pengamanan Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2020. Apel ini...

Sah….,KPPS Desa Temu Siap Sukseskan Pilkada Sidoarjo

NEWSTIPIKOR.COM | Sidoarjo - Ketua PPS Desa Temu, Joko Waspodo melantik ketua dan anggota KPPS di Balai Desa Temu Kecamatan Prambon,Kabupaten Sidoarjo disaksikan Kepala...

Kabaharkam Wakili Kapolri Hadiri Penyerahan Hadiah Lomba Kampung Tegep Mandiri

NEWSTIPIKOR.COM | Bangka Belitung - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, wakili Kapolri hadir pada acara penyerahan hadiah pemenang lomba...

Polres Pangkep mengikuti meeting Evaluasi Zona Integritas menuju WBK 2020

NEWSTIPIKOR.COM | PANGKEP - Kepolisian Resor Pangkep terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi menuju Wilayah Bebas Korupsi di Polres Pangkep. Dalam evaluasi ini...

PERISAI Akan Laporkan Pangdam Jaya Ke Ombudsman Terkait Intruksi Pencopotan Baliho Di Jakarta

NewsTipikor (23/11/20)Pangdam Jaya, Mayjend Dudung Abdurahman mendapat kritik tajam setelah dirinya memerintah prajurit Kodam Jaya menurunkan spanduk Habib Rizieq Shihab yang tersebar di Jakarta. Menurut...