Jumat, Februari 26, 2021

Cabut UU Omnibuslaw : LEPPAMI PB HMI TURUN BERSAMA BURU

Paska disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 oktober 2020 lalu melalui rapat sidang paripurna, masyarakat publik masih terus melakukan gerakan penolakan terhadap undang-undang tersebut yang disinyalir pelaksanaan penyusunannya tidak transparan dan lebih berpihak pada investor.

Setidaknya beberapa gerakan penolakan tersebut telah terjadi dihampir beberapa wilayah di Indonesia. Anarkisme dan tindakan represif dari pihak keamanan juga tidak luput dalam berbagai aksi penolakan undang-undang tersebut yang tinggal menunggu waktu untuk ditandatangani oleh pihak Pemerintah.

Aktivis lingkungan hidup dari Bakornas PB HMI turut menyoroti akan perkembangan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang akan ditandatangani oleh presiden Jokowi.

“RUU Cipta Kerja atau Omnibuslaw yang telah ketok palu oleh pihak DPR sampai saat ini terus menuai penolakan, gerakan civil society yang menolak undang-undang tersebut akan terus muncul mengingat kesadaran elemen masyarakat atas adanya indikasi ketidakberpihakan penyusunan undang-undang tersebut untuk kesejahteraan rakyat indonesia”, Ujar Rizki selaku Sekjen Bakornas LEPPAMI PB HMI.

Meluasnya gerakan pelokan UU Cipta Kerja menjadi hal yang wajar mengingat regulasi ini telah menyederhanakan lebih dari puluhan regulasi yang ada, Rizki juga menjelaskan bahwa “hajat hidup mayarakat indonesia“ menjadi pertaruhan dalam regulasi ini. Maka menjadi hal yang wajar jika banyak masyarakat luas menolak, tidak terkecuali beberapa tokoh masyarakat juga ambil bagian dalam penolakan regulasi ini, paparnya.

Dalam kasus lingkungan hidup, beberapa kalangan aktivis lingkungan hidup menyoroti pada adanya banyak pasal yang berubah khususnya terkait UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.

“UU Cipta Kerja pura-pura baik untuk rakyat dengan berkedok mengatasnamakan pembangunan penciptaan lapangan kerja. Tetapi regulasi ini nampak nyata menjadi ancaman atas lestarinya hutan di Indonesia.  Sebut saja pelemahan adanya kontrol dari Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi hutan sebagaimana disebutkan perubahan Pasal 19 ayat 1 UU 41/1999 yang dalam omnibus law berbunyi perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut belum termasuk ancaman hilangnya batasan minimal 30% kawasan hutan yang dihapus dalam UU Cipta Kerja”

Pihak Pemerintah sendiri menyikapi adanya gerakan penolakan undang-undang Cipta Keja ini dengan mempersilahkan untuk melakukan uji materi atau Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara itu,  Undang-undang Cipta Kerja sendiri hingga saat ini masih belum berlaku mengingat Presiden Jokowi selaku pemerintah belum menandatangani regulasi tersebut.

“Dengan ini saya selaku Sekjen Bakornas LEPPAMI PB HMI mengajak kepada seluruh kader-kader HMI khususnya LEPPAMI, para Buruh, BEM, dan pemuda untuk bersama-sama turun kejalan pada tanggal 2 November 2020 untuk meneriakkan apa yang menjadi mimpi buruk masyarakat Indonesia di depan Mahkamah konstitusi dan Istana Negara. Hal ini akan menjadi  bentuk pengingat bahwa perlawanan itu masih ada dan terus berlipat sampai presiden membatalkan melalui terbitnya Perpu”. Tutup rizki.

Related Articles

Sanksi Pidana Hingga Pemecatan Menanti Personel Polres Parepare Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

Newstipikor | Pare-pare  Sebanyak 79 personel Polres Parepare dilakukan pemeriksaan urine yang dilangsungkan di Mapolres 2 Jalan Andi Isa, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota...

Polres Pangkep gencar Melaksanakan Ops Yustisi

Newstipikor | Pangkep Polres Pangkep beserta Polres Jajaran gencar melaksanakan Operasi Yustisi guna Pendisiplinan dan Sosialisasi Prokes kepada masyarakat untuk mengedepankan Protokol Kesehatan Covid...

Kunker Diskominfo Enrekang di Gowa, Pelajari Koordinasi dan Kemitraan dengan Media

Newstipikor | Gowa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Enrekang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka menguatkan pengetahuan terkait...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Sanksi Pidana Hingga Pemecatan Menanti Personel Polres Parepare Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

Newstipikor | Pare-pare  Sebanyak 79 personel Polres Parepare dilakukan pemeriksaan urine yang dilangsungkan di Mapolres 2 Jalan Andi Isa, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota...

Polres Pangkep gencar Melaksanakan Ops Yustisi

Newstipikor | Pangkep Polres Pangkep beserta Polres Jajaran gencar melaksanakan Operasi Yustisi guna Pendisiplinan dan Sosialisasi Prokes kepada masyarakat untuk mengedepankan Protokol Kesehatan Covid...

Kunker Diskominfo Enrekang di Gowa, Pelajari Koordinasi dan Kemitraan dengan Media

Newstipikor | Gowa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Enrekang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka menguatkan pengetahuan terkait...

Ditengah Pandemi Covid 19 Polsek Segeri Tetap Lakukan Patroli Blue Light

Newstipikor | Pangkep Patroli Polsek Segeri dipimpin Aiptu Kahar Muzakkir dan Bripka Subandi S melaksanakan patroli di Poros Provinsi Kelurahan Bontomatene sembari memberikan himbauan...

DPRD Bombana akan Adopsi Program Peningkatan PAD Pemkab Gowa

Newstipikor | Gowa Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilirik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi...