Minggu, November 29, 2020

Jejak Pemberantasan Korupsi : Pasien Pertama KPK, Abdullah Puteh Kasus Helikopter

Abdullah Puteh tidak kapok digelandang 10 tahun oleh KPK. Setelah keluar, divonis satu setengah tahun penjara lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (10/9/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(newstipikor,com/Istimewa) 

Newstipikor.com – Abdullah Puteh adalah orang pertama yang menikmati nikmatnya layanan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari detail KPK, Ia memiliki pendidikan S2 saat ditangkap sebagai profesi gubernur yang pertama Indonesia dijeruji besikan, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Secara politis nama ini melejit kinerja, dibanding lembaga penegak hukum yang sudah berumur.

Waktu Kejadian Perkara berkisar dari tahun 2002 sampai 2003 sudah inkracht 2005 dan dibloskan di Rumah Tahanan Cipinang karena belum dibenahi rumah Tahanan Suka Miskin Bandung. Sedangkan jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)            Pengadaan Barang dan Jasa dengan area korupsi di Naggroe Aceh Darussalam

Majelis hakim yang diketuai Kresna Menon menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Abdullah Puteh, terdakwa kasus pengadaan helikopter MI-2. Majelis menilai, gubernur nonaktf Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi senilai sekitar Rp 10 miliar. Puteh juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan penjara,dan diharuskan membayar uang pengganti Rp 3,6875 miliar selambat-lambatnya satu bulan, setelah mempunyai putusan tetap. Bila tidak, ia akan dikenakan kurungan satu tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, Puteh telah melanggar Keppres Nomor 18 tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia itu, menurut majelis dilakukan tanpa melalui proses tender secara terbuka.

Abdullah Puteh menunjuk langsung PT Putra Pobiagan Mandiri untuk pengadaan helikopter menurut Kresna Menon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (11/4). Dengan perbuatannya itu, Puteh dianggap telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau satu korporasi dan merugikan keuangan negara. Tindakan Puteh juga telah menguntungkan dirinya sebesar Rp 3,65 miliar dan Putra Pobiagan Mandiri sebesar Rp 3,87 miliar.

Hal-hal yang memberatkan Puteh, menurut majelis hakim, karena perbuatan korupsi itu dilakukan di daerah konflik. Selain itu, sebagai kepala daerah dia dinilai tidak mewujudkan tekad pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. “Perbuatan terdakwa merusak citra pemerintah,” kata Kresna Menon. Hal-hal yang meringankan, Puteh belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan terhadap keluarga. Dia juga telah mengembalikan uang APBD provinsi NAD. Edy Can — Tempo News Room

Dakwaan :

Primair:
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo

Subsidair :
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 (KUHP

Tuntutan

Pidana Penjara : 8 (delapan) tahun;
Denda : Rp500.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
Uang Pengganti : Rp10.087.500.000,- Subsidair 1 (Satu) tahun;
Biaya Perkara : Rp10.000,-

Putusan

Pengadilan Negeri

No. 01/PID.B/TPK/2004 PN.JKT.PST Tgl : 11 April 2005, Mengadili :
Pidana Penjara : 10 (sepuluh) tahun;
Denda : Rp500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
Uang Pengganti : Rp3.687.500.000,- subsidair 1 (satu) tahun penjara;
Biaya Perkara : Rp10.000,-

Pengadilan Tinggi

No. 01/PID/TPK.2005/PT.DKI Tgl : 16.06.2005, Mengadili :
Pidana Penjara : 10 (sepuluh) tahun,-
Denda : Rp. 500.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan,-
Uang Pengganti : Rp. 1.714.350.000,- Subsidair 1 (satu) tahun penjara,-
Biaya Perkara :
Tingkat Pertama Rp. 10.000,- Tingkat Kedua Rp. 7.500,-
 

Mahkamah Agung

No. 1344 K/pid/2005 Tgl : 13.09.2005, Mengadili :
Menolak permohonan kasasi dari terdakwa, dan mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi DKI.

Mengadili :
Pidana Penjara : 10 (sepuluh) tahun,-
Denda : Rp500.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan,-
Uang Pengganti : Rp6.564.00.000,- Subsidair 3 (tiga) tahun penjara,-
Biaya Perkara : Rp7.500,-

Deskripsi Kasus

2001

Februari 2011. Abdullah Puteh menghadiri rapat kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan dalam salah satu acara Rapat Kerja tersebut adalah presentasi pesawat terbang buatan Rusia yang disampaikan oleh Bram HD Manoppo, MBA Presdir PT. Putra Poliagan Mandiri (PPM). Empat bulan kemudian, tepatnya pada 28 Juni 2011, Ia menandatangani Letter of Intent (LoI) yang dikirimkan kepada Presdir PT. PPM. Isi LoI antara lain menyatakan bahwa Pemprov NAD bermaksud membeli 1 (satu) unit pesawat helikopter type MI-2, VIP Cabin versi sipil buatan tahun 2000-2001 dari pabrik Mil Moscow Helicopter Plant Rusia. Padahal, dana untuk pembelian helikopter tersebut belum tersedia dalam APBD, dan parahnya lagi belum dibicarakan / dimintakan persetujuan kepada DPRD NAD.

Juli 2001. Abdullah Puteh kemudian menyarankan kepada Presdir PPM untuk membuat surat permintaan pembayaran uang muka pembelian helikopter kepada Pemprov NAD. Dan atas saran itulah, Presdir PPM mengajukan surat penagihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 4 Miliar untuk ditransfer ke pabrik Mil Moscow Helicopter Plant Rusia.

Agustus 2001. Abdullah Puteh kemudian menerbitkan surat yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisi mengenai pemberitahuan tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001. Dalam surat tersebut, juga memberitahukan bahwa dana sumbangan biaya pengadaan helikopter akan diambilkan dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 Dana Bantuan Perlakuan Khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai.

Abdullah Puteh mengadakan pertemuan dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD masing-masing pada 7 Agustus 2001 di Pendopo Gubernur NAD di Banda Aceh, dan dalam pertemuan itu ia meminta para Bupati / Walikota dan Ketua DPRD untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan, yang isinya agar mereka dapat menyetujui Dana Bantuan Perlakuan Khusus tahun 2011 dialokasikan untuk membiayai pengadaan helikopter masing-masing sebesar Rp. 700 Juta.

Tiga minggu kemudian, tepatnya 28 Agustus 2011, ia menerbitkan SK Gubernur nomor 45 tahun 2001 tentang penetapan rincian jumlah Dana Bantuan Perlakuan Khusus untuk Pemprov dan Pemkab/Pemkot, dan SK Gubernur NAD nomor 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin yang antara lain memuat pemotongan secara langsung Dana Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp. 700 Juta. Berikut rinciannya :

No Kabupaten/Kota /Jumlah Dana Bantuan/Biaya Pengadaan Helikopter/Biaya Rutin Kab/Kota
1 Banda Aceh 2.712.5000.000/ 700.000.000/ 2.012.500.000
2 Sabang 2.607.500.000/ 700.000.000/ 1.907.500.000
3 Aceh Besar 2.712.500.000/ 700.000.000/ 2.012.500.000
4 Pidie 2.695.000.000 700.000.000 1.995.000.000
5 Beureun 2.719.500.000/ 700.000.000/ 2.019.500.000
6 Aceh Utara 2.688.000.000/ 700.000.000/ 1.988.000.000
7 Aceh Timur 2.688.000.000/ 700.000.000/ 1.988.000.000
8 Aceh Tengah 2.870.000.000/ 700.000.000/ 2.170.000.000
9 Aceh Barat 2.695.000.000/ 700.000.000/ 1.995.000.000
10 Aceh Selatan 2.667.000.000/ 700.000.000/ 1.967.000.000
11 Aceh Tenggara 2.695.000.000/ 700.000.000/ 1.995.000.000
12 Aceh Singkil 2.677.500.000/ 700.000.000/ 1.977.500.000
13 Aceh Singkil 2.572.500.000/ 700.000.000/ 1.872.500.000
Jumlah 35.000.000.000/ 9.100.000.000/ 25.900.000.000

Jumlah pemotongan dari Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota terkumpul Rp. 9,1 Miliar, dan oleh Abdullah Puteh dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam Perubahan APBD Provinsi NAD tahun anggaran 2002, sehingga bertentangan dengan mekanisme pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan daerah. Ia kemudian memerintahkan Kepala Kas Daerah untuk menempatkan dana APBD NAD tahun 2001 sebesar Rp. 4 Miliar ke rekening pribadinya. Pada 24 Agustus 2001, Abdullah Puteh membayar uang muka pembelian helikopter MI-2 kepada Presdir PPM dengan memberikan cek senilai Rp. 750 Juta, sedangkan pada waktu itu belum ada kontrak perjanjian pembelian helikopter.

Oktober 2001. Abdullah Puteh mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Provinsi NAD untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter sebesar Rp. 12,5 Miliar dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan dilakukan sebesar 30% dari total harga, yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak. DPRD tidak lantas memberi persetujuan, hingga akhirnya enam bulan kemudian tepatnya pada 12 Juni 2002, DPRD Provinsi NAD memberi persetujuan prinsip pengadaan helikopter.

2002
Abdullah Puteh menandatangani kontrak perjanjian jual/beli helikopter dengan Presdir PT. PPM pada 26 Juni 2002, dengan menerbitkan surat rekomendasi Penunjukan Langsung. Asumsi yang dipakai kala itu, bahwa perusahaan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran helikopter dari Mil Moscow Helicopter Plant Rusia, padahal dalam kenyataannya PT. PPM bukanlah satu-satunya agen tunggal.

2003
Dilakukan serah terima pesawat helikopter dari PT. PPM kepada Pemprov NAD, tanpa dilakukan pengecekan spesifikasi fisik.(Mada)

Related Articles

Kunjungan Kerja NEWSTIPIKOR.COM Keseluruh Polres di wilayah Polda Sulsel

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Media cetak & online newstipikor.com melakukan kunjungan kerja ke setiap Polres di Kabupaten dan Kota khususnya yang berada di wilayah...

FPKB :Marwan Dasopang, Persatuan Kesatuan Tonggaknya Bangsa

NewsTipikor-Siapa Kita ? Indonesia, Pancasila Yes, NKRI ? Harga Mati, yel-yel tersebut begitu bergemuruh ketika panitia mencoba memancing semangat para peserta kegiatan Sosialisasi ke...

Kapolres Pangkep Memeriksa Langsung Peralatan Personilnya

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo, S.I.K melakukan pengecekan peralatan pengendalian massa (Dalmas) di Halaman Polres Pangkep,jumat (27/11). Persiapan peralatan Personil Dalmas...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Kunjungan Kerja NEWSTIPIKOR.COM Keseluruh Polres di wilayah Polda Sulsel

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Media cetak & online newstipikor.com melakukan kunjungan kerja ke setiap Polres di Kabupaten dan Kota khususnya yang berada di wilayah...

FPKB :Marwan Dasopang, Persatuan Kesatuan Tonggaknya Bangsa

NewsTipikor-Siapa Kita ? Indonesia, Pancasila Yes, NKRI ? Harga Mati, yel-yel tersebut begitu bergemuruh ketika panitia mencoba memancing semangat para peserta kegiatan Sosialisasi ke...

Kapolres Pangkep Memeriksa Langsung Peralatan Personilnya

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo, S.I.K melakukan pengecekan peralatan pengendalian massa (Dalmas) di Halaman Polres Pangkep,jumat (27/11). Persiapan peralatan Personil Dalmas...

Kunjungan Pj Walikota Makassar ke Kecamatan Biringkanaya

NEWSTIPIKOR.COM | MAKASSAR - PJ Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin  kunjungi Kantor Kecamatan Biringkanaya ,Rabu (25/11). Setibanya di Kantor Kecamatan Biringkanaya PJ Walikota langsung memimpin...

Kapolres Barru Pimpin Apel Siaga Pengamanan Pilkada Barru

NEWSTIPIKOR.COM | BARRU - Pukul 16.00 WITA, bertempat di halaman KPU Kabupaten Barru telah berlangsung Apel Siaga Pengamanan Pilkada Kabupaten Barru Tahun 2020. Apel ini...