Minggu, Desember 6, 2020

KNPI Gorontalo Bersama KPK Lawan Pelemahan Lewat Revisi UU KPK


Gorontalo, News Tipikor – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara total melawan pelemahan, menyusul aktivis anti korupsi dari arah timut mengangkat perlawanan. Bola panas mulai menyeruak. Setelah akademisi Gorontalo yang menginisiasi Revisi UU KPK, Tadi malam, Jumat (6/9) di Warkop Aman Kota Gorontalo, DPD KNPI Provinsi Gorontalo melakukan press confrence berisi 5 tuntutan menolak Lawan Pelemahan KPK.

Ketua, Ghallieb Lahidjun bersama Novaliansyah Abdussamad sebagai sekretaris yang menanda tangani rilis yang dibagikan ke media, tuntutan utama adalah menolak segala upaya bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk tuntutan selanjutnya dan keempat , menyarankan menunda revisi UU KPK karena berpotensi melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan mengeluarkan RUU KPK dari Prolegnas Skala Proritas 2019 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Sedangkan tututan 3 dan 5, maka pengurus DPD KNPI Provinsi Gorontalo menyatakan sikap tegas meminta Presiden agar tidak menghadari atau mengirim perwakilan pemerintah dalam dan meminta komitmen Presiden Jokowi agar menjalankan khittah Nawa Cita yang menyatakan negara tidak boleh absen di dalam uapa pemberantasan tindak pidana korupsi dan menguatkan lembaga penegak hukum guna mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Jupri yang juga pengurus KNPI Gorontalo memandang KPK mengalami serangan secara sistematis. Mulai dari lolosnya sejumlah Capim KPK bermasalah sampai operasi senyam DPR mendorong revisi UU KPK. “Buktinya telah ada beredar Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Dosen Dosen UNISAN juga aktivis anti korupsi

Lanjut pria yang memiliki akun twitter @JupriSaksi bahwa draf revisi UU KPK yang beredar beberapa hari ini, berpotensi besar melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan.

Sementara itu KNPI menganalisa bahwa beberapa poin pelemahan KPK dalam RUU KPK adalah pertama, KPK bukan lagi sebagai lembaga. Dalam draf disebutkan kedudukan KPKsebagai lembaga pemerintah pusatyang menjalankan kegiatan pencegahan dan pembeantasan tindak pidana korupsi. Konsekwensinya KPKakan berada dibawah presiden. Walhasil, siapaun yang terpilih menjadi prresiden, maka KPK bisa disalahgunakan.

Kedua, KPK tidak independen lagi. Setiap tindakan penyelidikandan penyidikan berupa penyadapan, penyitaan dan penggeledehan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaaan Agung.

Ketiga, KPK tidak bisa mengangkat penyidik independen lagi. Artinya KPK diidesin ke depan agar tidak bia bekerja secara optimal, sebab penyidik KPK tergantung pada pembantuan penyidik dari aparat hukum lainnya. Pernyataanna, bagaimana bila yang ditangani justruperkara korupsi yang dilakukan APH lain, Tentu akan terjadi konflik kepemtingan.

Keempat, KPK tidak berwenang menangani perkara kriteria kasus yang meresahkam publik bila kerugian negara bukan diatas Rp. 1 Milyar. Artinya KPK hanya bisa menangani perkara yang terkait kerugian negara yakni Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusus perkara suap akan sulit ditangani KPK.

“Padahal berdasarkan laporan KPK, perkara paling banyak terjadi di Indonesia adalah perkara suap”, kecewa Jupri pada pers, (Mada)

Related Articles

Kapolres Pangkep Tegaskan Netralitas Polri

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Hari terakhir pengtahapan Kampanye Pangkep, Kapolres Pangkep pimpin langsung apel sekaligus mengecek pengamanan personilnya dilapangan Polres Pangkep, Sabtu (5/12). Kapolres Pangkep...

KPK OTT Pejabat Kemensos Terkait Bansos Covid19, PB SEMMI : Korupsi Bansos Sama Dengan Penghianat Pancasila

Newstipikor-Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam waktu berdekatan...

Kapolres Barru Pimpin Apel Persiapan Pilkada Serentak

NEWSTIPIKOR.COM | BARRU - Sabtu tanggal 5 desember 2020,Kapolres Barru AKBP.Liliek Tribhawono Iryanto., S.IK.MM, mengecek seluruh Personil Polres Barru yang terlibat PAM TPS serentak...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Kapolres Pangkep Tegaskan Netralitas Polri

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Hari terakhir pengtahapan Kampanye Pangkep, Kapolres Pangkep pimpin langsung apel sekaligus mengecek pengamanan personilnya dilapangan Polres Pangkep, Sabtu (5/12). Kapolres Pangkep...

KPK OTT Pejabat Kemensos Terkait Bansos Covid19, PB SEMMI : Korupsi Bansos Sama Dengan Penghianat Pancasila

Newstipikor-Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam waktu berdekatan...

Kapolres Barru Pimpin Apel Persiapan Pilkada Serentak

NEWSTIPIKOR.COM | BARRU - Sabtu tanggal 5 desember 2020,Kapolres Barru AKBP.Liliek Tribhawono Iryanto., S.IK.MM, mengecek seluruh Personil Polres Barru yang terlibat PAM TPS serentak...

Perlindungan Perempuan dan Anak Program Prioritas Husler – Budiman

NEWSTIPIKOR.COM | Luwu Timur - Memenuhi undangan pemuda Desa Loeha, Mahalona dan Timampu, Tim Milenial Husler-Budiman melangsungkan diskusi terbuka dengan komunitas milenial tiga Desa...

Harapan dan Himbauan Kadistrik Wania

NEWSTIPIKOR.COM | MIMIKA - UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai...