Berita

LPK Sulsel Minta Penggunaan BOS Transparan

Spread the love

NEWS TIPIKOR/ Sulawesi Selatan, Lemahnya pengawasan dan pembinaan, serta kurangnya sanksi tegas hingga penindakan hukum, menyebabkan realisasi laporan penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) masih diragukan.

Ketua DPD LPK SULAWESI SELATAN Hasan Anwar mengatakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan hanya isapan jempol. Terutama demi mencerdaskan anak bangsa.

Sebab, kata dia, di lapangan muncul konflik kepentingan dan sarat kolusi korupsi, dan nepotisme (KKN). Belum lagi tumpang tindih pemahaman tugas pokok fungsi bidang pendidikan menyebabkan banyak program pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan. “Baik melalui BOS atau yang lainnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Anwar Senin 3/3-2020

Menurut dia, sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008 dan Juknis Menteri Pendidikan No. 161 tahun 2014 tentang BOS, perlu adanya keterbukaan informasi publik. “Selain itu, perlu juga ada pembinaan, pengawasan, dan tindakan tegas jika terjadi penyimpangan,” kata dia.

Hasil pantauan Tim LPK sulsel dan ketua DPC LPK JENEPONTO bahwa penggunaan BOS di SMKN 9 JENEPONTO Masih aboradul,kenapa tidak Kepala UPT sendiri yang jadi Bendahara Bos “dan itu perintah oknum Di DISDIK ucapnya.

Ketua DPC LPK JENEPONTO Syamsuddin mengatakan bahwa penggunaan BOS memang harus transparan dan diumumkan ke publik, terutama orangtua siswa. “Tujuannya, guna menghindari penyimpangan dan pertanyaan publik terkait penggunaan BOS,” kata dia.

Salah satu Hasil pantauan dari Tim LPK sulsel dan ketua DPC LPK JENEPONTO Senin, 3/3/20, bahwa penggunaan BOS di SMKN 9 JENEPONTO Masih amburadul dan Menyalahi Aturan Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana BOS. Faktanya Disekolah Tersebut Kepala UPT sendiri yang merangkap Bendahara BOS, dan tidak menghiraukan Surat edaran dari Mendagri no. 971-7791 tahun 2018, bahwa sekolah penerima bantuan biaya operasional sekolah ( BOS ) tidak diperkenkan mengangkat bendahara BOS yang berstatus Non PNS. Namun kepala sekolah berdalih bahwa katanya tidak ada berkompeten disekolah kami seorang PNS yang bisa diangkat menjadi bendahara. Katanya itu Sah sah saja dan itu atas perintah dan Petunjuk langsung oleh oknum Di DISDIK Provinsi yang memperbolehkan kepala UPT bisa merangkap menjadi bendahara BOS. Ucapnya.

Ketua DPC LPK JENEPONTO Syamsuddin mengatakan bahwa penggunaan BOS memang harus transparan dan Itu diumumkan dalam Papan Informasi Dana BOS sehingga seluruh elemen dalam lingkup sekolahan juga berhak mengetauinya baik publik, dan Terutama perwakilan dari orangtua siswa. Yakni Komite Sekolah yang bertujuan guna menghindari adanya indikasi penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana Korupsi sesuai dengan Permendikbud no.18 tahun 2019, tentang wujud ketransparansian penggunaan dan pengelolaan dana BOS. Sehingga apa yang kita inginkan semua dapat berjalan sesuai dengan program pemerintah serta harapan kita semua ” Tegasnya. (Sp) .

Kontributor/Andi Ibrahim/ Andi Batara Gau

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *