Rabu, Desember 2, 2020

Menanti kejelasan Mendikbud soal UKT.

Oleh: Suhardiman (Pengurus BAKORNAS LAPENMI PB HMI)

Kemendikbud merupakan salah satu instansi dan lembaga pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam mengelola atau memfasilitasi mayoritas satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi negeri, selama itu tercatat dalam wilayah teritorial republik Indonesia.

Dengan penuh kedamaian dan semangat gotong royong melawan penularan wabah covid-19 selama kurang lebih tiga bulan berlalu masih belum menemui titik temu kapan virus ini berakhir di tengah masyarakat luas Indonesia. Tidak menuntut kemungkinan meski berbagai upaya pemerintah dan masyarakat lakukan terkhusus dalam dunia pendidikan juga masih banyak permasalahan baik dari sistem pembelajaran daring yang selalu menimbulkan pertanyaan, apakah efektif atau tidak maupun dari aspek pembiayaan pendidikan itu sendiri.

Menyinggung pembiayaan pendidikan sangat identik dengan pembayaran UKT mahasiswa perguruan tinggi negeri yang kurang sesuai dengan fasilitas perkuliahan, semenjak mahasiswa diputuskan untuk belajar dari rumah atau biasa disebut dengan PJJ (pendidikan jarak jauh) bahkan perbandingan biaya kuliahnya lebih mahal sebelum pandemi mewabah. misal dengan menerapkan aplikasi via zoom atau dengan yang lainnya cukup menelan kuota internet yang terlalu mahal walaupun perkuliahan lebih praktis yang tidak mengharuskan lagi untuk formal fashion. Olehnya itu substansi dari pembelajaran belum terpenuhi, karena dalam pendidikan tujuan itulah yang lebih penting dibanding kepraktisan itu.

Mengingat data jumlah mahasiswa di indonesia pada tahun 2019 sebanyak 7,5 juta dengan usia rata rata 19-23 tahun, maka bisa diklaim bahwa tidak lebih dari 4 juta mahasiswa mengalami hal serupa yang senantiasa terbebani dengan pembelian kouta internet dengan kondisi seperti sekarang ini. Jumlah 4 juta mahasiswa itu bisa diasumsikan masuk dalam kategoti kurang mampu maupun yang mampu tapi pendapatan orang tuanya menurun.

Pemerintah dalam hal ini Mendikbud dan jajarannya baiknya mensiasati dan mengevaluasi kewajiban mahasiswa yang sedari awal pembayaran ukt semester genap telah ditunaikan, namun kewajiban itu tidak berbanding lurus dengan hak mahasiswa perguruan tinggi pada dasarnya. Dimana berbagai fasilitas yang mendukung, seperti fasilitas kelas yang ber AC, serta hak-hak mahasiswa lainnya yang semestinya sebanding dengan kewajiban yang telah ditunaikan, namun kenyataannya tidak begitu karena proses perkuliahan di kelas mungkin hanya menjelang dua hingga empat pekan saja beraktifitas di kelas selebihnya kampus serentak melaksanakan aktifitas perkuliahan di rumah masing masing atau dengan pembelajaran melalui virtual, tentunya sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanan pendidikan dalam masa darurat covid-19.

Uniknya setelah mahasiswa melontarkan kritikan yang heboh ditandai dengan tagar di media sosial #hastag mempertanyakan Nadiem Makarim. Tentu bertujuan untuk keringanan kepada mahasiswa terkait dengan pembayaran dengan maksud ada potongan dan peniadaan UKT semester ganjil, dengan anggapan bahwa pembayaran UKT semester sebelumnya tidak terlalu ber efek pada setiap aktifitas perkuliahan.

Mestinya mendapat respon positif, justru malah respon santai yang dikabarkan oleh Plt. Dirjen perguruan tinggi Prof. Nizam diantaranya pertama, “Kemendikbud sebelum hadirnya wabah ada wacana untuk menerapkan kenaikan biaya UKT mahasiswa tahun ajaran baru, dan berhubung Indonesia terdampak virus maka ditegaskan bahwa tidak ada kenaikan UKT”. Menganalisa pernyataan berikut sama sekali tidak singkron apalagi menjawab aksi viral itu, dimana para mahasiswa mengharapkan A justru klarifikasinya B setelah mendengar secara bersama klarifikasi tersebut, tadinya ada harapan dibalik pernyataan dari pihak kemendikbud malah sebaliknya menjadi kekecewaan. Dengan tidak menaikkan biaya uang kuliah tunggal, bukan berarti info tersebut menggembirakan bagi mayoritas mahasiswa.

Kedua, dalam klarifikasi itu juga terdapat poin keringanan yang seringan dengan ucapan Plt. Dirjen DIKTI, Namun masih berat untuk mahasiswa. Seperti halnya angsuran, penundaan, serta cicilan UKT merupakan hal yang jauh dari harapan konkret bagi mahasiswa, karena mahasiswa berkehendak ada kebijakan penurunan atau pembebasan UKT semester ganjil dengan dalih pembayaran UKT semester sebelumnya saja tidak dinikmati secara bersama oleh mahasiswa. Dalam hal ini tentu dalam kebijakan potongan atau pembebasan UKT mesti ada klasifikasi kemampuan seorang mahasiswa, misalkan ada yang masuk dalam kategori pembebasan UKT seperti kelompok satu atau dua, dan untuk kategori pemotongan 20 sampai 50 persen masuk pada kelompok tiga, empat, dan lima.

Ketiga, pernyataan dari prof Nizam bahwa wewenang yang berkaitan tentang UKT di masa pandemi ini agar dikembalikan pada pimpinan kampus masing masing atau jajaran rektor se indonesia, tergantung apakah ada regulasi atau kebijakan baru yang diterapkan demi kemaslahatan bersama terkhusus kepada mahasiswa di perguruan tinggi masing masing. Poin terakhir ini membuat saya berpikir bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud harusnya mengambil sikap tegas untuk penurunan ukt dan jangan lagi ada bahasa ambigu karena kondisi seperti ini merupakan kondisi yang sangat tidak memungkinkan lagi para mahasiswa membayar ukt dengan total 100 persen, kendalanya ya pasti kita ketahui bersama, karena kebanyakan orang tua otomatis mengalami penurunan pendapatan, tidak seperti biasanya semenjak corona belum hadir di republik ini.

Dengan sistem gotong royong di masa pendemi ini artinya semua manusia mestinya harus mengalami sebuah kondisi yang tidak biasa dialami, jadi kalau dikatakan hanya sekedar angsuran atau cicilan itu sudah biasa dialami oleh mahasiswa baik sebelum corona mewabah, jadi menurut saya harusnya Kemendikbud tegas mengambil keputusan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri di Indonesia apalagi berkenaan dengan hal penurunan biaya ukt kalau perlu peniadaan ukt lebih baiknya. Sehingga ada titik tekan yang bisa menjadi rujukan bukan hanya sekedar himbauan.

Pendidikan adalah hal yang sangat fundamental bagi perkembangan dan pembangunan sumber daya manusia di republik ini, maka wajib hukumnya negara hadir dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi baik kondisi sekarang maupun pasca corona walaupun tidak maksimal setidaknya ada respon bagi dunia pendidikan kita di indoensia.

Menteri pendidikan dan kebudayaan di masa orde baru juga pelopor hadirnya kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan badan koordinasi kemahasiswaan (BKK), Almarhum Prof. Daoed Joesoef pernah mengatakan “ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikan karena pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, tidak ada bangsa yang maju, yang tidak didukung pendidikan yang kuat”.

Karena penyangga kemaslahatan ummat manusia di dunia dan modal utama untuk mewujudkan peradaban di republik ini yaitu dengan pendidikan, dan sosok Nelson Mandela pernah mengisyaratkan melalui kalimat bijaknya bahwa “pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia”.

Related Articles

Kapolda Sulsel Melaksanakan Upacara HUT Korps Polairud ke – 70

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Merdisyam M.Si., melaksanakan upacara peringatan HUT Korps Polairud ke -70 di Aula Polairud Polda Sulsel,...

Kapolres Pangkep Pimpin Purna Bakti Sekaligus Memberikan Penghargaan Kabag Ren Polres Pangkep

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo, S.I.K memimpin upacara wisuda purna bakti Kabag Ren Polres Pangkep Kompol Sujabmanto di Halaman Apel...

Kunjungan Silaturahmi Kapolres Pangkep Ke Tondong Tallasa

NEWSTIPIKOR.COM | PANGKEP - Dalam kunjungan silaturahmi Kapolres didampingi kamtibmas mengimbau masyarakat agar ikut menyukseskan pilkada,ini dilakukan agar masyarakat tetap menerapkan perotokol kesehatan yang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Kapolda Sulsel Melaksanakan Upacara HUT Korps Polairud ke – 70

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Merdisyam M.Si., melaksanakan upacara peringatan HUT Korps Polairud ke -70 di Aula Polairud Polda Sulsel,...

Kapolres Pangkep Pimpin Purna Bakti Sekaligus Memberikan Penghargaan Kabag Ren Polres Pangkep

NEWSTIPIKOR.COM | Pangkep - Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo, S.I.K memimpin upacara wisuda purna bakti Kabag Ren Polres Pangkep Kompol Sujabmanto di Halaman Apel...

Kunjungan Silaturahmi Kapolres Pangkep Ke Tondong Tallasa

NEWSTIPIKOR.COM | PANGKEP - Dalam kunjungan silaturahmi Kapolres didampingi kamtibmas mengimbau masyarakat agar ikut menyukseskan pilkada,ini dilakukan agar masyarakat tetap menerapkan perotokol kesehatan yang...

Pangdam Hasanuddin Hadiri Grand Opening Olahraga Air

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangeruka, S.E., menghadiri pelaksanaan grand opening Jet Ski Safari olahraga air Makassar, bertempat di Dermaga...

Kunjungan Kerja NEWSTIPIKOR.COM Keseluruh Polres di wilayah Polda Sulsel

NEWSTIPIKOR.COM | Makassar - Media cetak & online newstipikor.com melakukan kunjungan kerja ke setiap Polres di Kabupaten dan Kota khususnya yang berada di wilayah...