Jumat, Oktober 22, 2021
Beranda blog

kerja sama tiga pilar,babinkamtibmas,Babinsa,dan kepala desa mengantisipasi kepanikan masyarakat terkhusus warga desa lonrong

0

Marak isu-isu yang berkembang terkait mewabahnya Virus Corona kepala Desa Lonrong, Bhabinkamtibmas Polsek Eremerasa Polres Bantaeng Bripka Muh. Aswar Sadik, dan Babinsa Serda Saruddin tergerak untuk menyikapi hal tersebut.

Dengan Door To Door Sytem (DDS) Bhabinkamtibmas Polsek Eremerasa Polres Bantaeng bersama babinsa 1410 Bantaeng memberikan himbauan terkait adanya isu Virus Corona, jumat ( 06/03/2020). diharapkan masyarakat Desa Lonrong untuk tidak resah, panik ataupun takut karena sampai saat ini kenyataannya belum ada satupun warga yang terkena virus tersebut diatas.

Babinkamtibmas Dan Babinsa menggandeng Pemerintah desa (Kepala Desa) untuk menyampaikan ke warga. Dengan kerja sama tiga pilar diharapkan bisa mengantisipasi kepanikan masyarakat terkhusus warga desa Lonrong.

Selain Bhabinkamtibmas Polsek Eremerasa pada hari ini Jumat Tanggal 6 Maret 2020 , Jam 12.45 Wita Kasat Binmas Polres Bantaeng Iptu Suardi Hasyim melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan di Masjid Rahmatullah Jln. S. Calendu Kel. Malilingi Bantaeng

Dalam Penyuluhannya Kasat Binmas menyampaikan pesan pesan kamtibmas antara lain mengajak jemaah agar tidak menyalahgunakan Media Sosial Khususnya Penyebaran Berita Bohong(HOAX).
Kasat Binmas juga menyampaikan bahwa Ketersediaan Sembako di pasar cukup dan Normal sehingga tidak perlu menimbun atau membeli sembako melebihi kebutuhan sehari-hari.

Respon Pengurus Masjid dan Tokoh masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Polres Atas edukasi yang disampaikan kepada jamaah apalagi yang berkenaan dengan perkembangan mutakhir sosial kemasyarakatan, sehingga kita masyarakat berupaya untuk mencegah atau mengantisipasi secara dini Insya Allah
dan semoga Giat Binluh dilaksankan secara berkelanjutan

secara terpisah Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri ST,SH,MH. menyampaikan Agar Seluruh personil Bhabinkamtibmas dapat berperan serta dalam mensosialisasikan terkait Isu/wabah Virus Corona, agar masyarakat tidak mudah mempercayai beri berita bohong (HOAX) terkait virus Corona.

Untuk Antisipasi atau pencegahan virus tersebut diharapka masyarakat bisa menjaga diri dengan cara selalu menjaga kebersihan Diri (Cuci tangan sebelum makan), kata Kapolres Bantaeng

Keterangan gamabar:

  1. Bhabinkamtibmas Polsek Eremerasa dalam Menyampaikan Pesan Kamtibmas Berama Dengan Babinsa Dan Kepala Desa
  2. Kasat Binmas Polres Bantaeng Saat Memberikan Binluh

Kontributor : Djufri DS

LPK Sulsel Minta Penggunaan BOS Transparan

0

NEWS TIPIKOR/ Sulawesi Selatan, Lemahnya pengawasan dan pembinaan, serta kurangnya sanksi tegas hingga penindakan hukum, menyebabkan realisasi laporan penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) masih diragukan.

Ketua DPD LPK SULAWESI SELATAN Hasan Anwar mengatakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan hanya isapan jempol. Terutama demi mencerdaskan anak bangsa.

Sebab, kata dia, di lapangan muncul konflik kepentingan dan sarat kolusi korupsi, dan nepotisme (KKN). Belum lagi tumpang tindih pemahaman tugas pokok fungsi bidang pendidikan menyebabkan banyak program pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan. “Baik melalui BOS atau yang lainnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Anwar Senin 3/3-2020

Menurut dia, sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008 dan Juknis Menteri Pendidikan No. 161 tahun 2014 tentang BOS, perlu adanya keterbukaan informasi publik. “Selain itu, perlu juga ada pembinaan, pengawasan, dan tindakan tegas jika terjadi penyimpangan,” kata dia.

Hasil pantauan Tim LPK sulsel dan ketua DPC LPK JENEPONTO bahwa penggunaan BOS di SMKN 9 JENEPONTO Masih aboradul,kenapa tidak Kepala UPT sendiri yang jadi Bendahara Bos “dan itu perintah oknum Di DISDIK ucapnya.

Ketua DPC LPK JENEPONTO Syamsuddin mengatakan bahwa penggunaan BOS memang harus transparan dan diumumkan ke publik, terutama orangtua siswa. “Tujuannya, guna menghindari penyimpangan dan pertanyaan publik terkait penggunaan BOS,” kata dia.

Salah satu Hasil pantauan dari Tim LPK sulsel dan ketua DPC LPK JENEPONTO Senin, 3/3/20, bahwa penggunaan BOS di SMKN 9 JENEPONTO Masih amburadul dan Menyalahi Aturan Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana BOS. Faktanya Disekolah Tersebut Kepala UPT sendiri yang merangkap Bendahara BOS, dan tidak menghiraukan Surat edaran dari Mendagri no. 971-7791 tahun 2018, bahwa sekolah penerima bantuan biaya operasional sekolah ( BOS ) tidak diperkenkan mengangkat bendahara BOS yang berstatus Non PNS. Namun kepala sekolah berdalih bahwa katanya tidak ada berkompeten disekolah kami seorang PNS yang bisa diangkat menjadi bendahara. Katanya itu Sah sah saja dan itu atas perintah dan Petunjuk langsung oleh oknum Di DISDIK Provinsi yang memperbolehkan kepala UPT bisa merangkap menjadi bendahara BOS. Ucapnya.

Ketua DPC LPK JENEPONTO Syamsuddin mengatakan bahwa penggunaan BOS memang harus transparan dan Itu diumumkan dalam Papan Informasi Dana BOS sehingga seluruh elemen dalam lingkup sekolahan juga berhak mengetauinya baik publik, dan Terutama perwakilan dari orangtua siswa. Yakni Komite Sekolah yang bertujuan guna menghindari adanya indikasi penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana Korupsi sesuai dengan Permendikbud no.18 tahun 2019, tentang wujud ketransparansian penggunaan dan pengelolaan dana BOS. Sehingga apa yang kita inginkan semua dapat berjalan sesuai dengan program pemerintah serta harapan kita semua ” Tegasnya. (Sp) .

Kontributor/Andi Ibrahim/ Andi Batara Gau

Kapolri: Jangan Ragu Pecat dan Pidanakan Anggota Yang Melanggar!

0

Newstipikor.com
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” tutup Sigit.

Andi Burhanuddin

Minimalisir Penyalahgunaan Senpi, Kapolres Sinjai Cek Langsung Senpi Dinas Yang Dipinjam Pakaikan Kepada Anggota.

0

Newstipikor.com
Sinjai – Kepala Kepolisian Resor Sinjai Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp) Iwan Irmawan,S.Ik.,M.Si didampingi Wakapolres Sinjai Kompol Joko Sutrisno dan para Kabag serta Kasi Propam Akp Muh. Nasir melakukan pemeriksaan senpi yang dipinjam pakaikan kepada anggota setelah pelaksanaan apel pagi, bertempat dihalaman Mapolres Sinjai. Kamis pagi (21/10/2021).

Pemeriksaan dimulai dari para Perwira dilanjutkan kepada seluruh personel peserta apel yang dipinjam pakaikan senpi dinas.

Pemeriksaan senjata api yang dipinjam pakaikan anggota Polres Sinjai terhadap kelayakan dan administrasinya / surat senpi apakah masih aktif atau sudah tidak berlaku lagi termasuk masa berlaku tes psikologi pinjam pakai senpinya.

Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan S.Ik.,M.Si menjelaskan bahwa pemeriksaan senpi yang dipinjam pakaikan kepada personil dilaksanakan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polres Sinjai, oleh sebab itu, personel yang berhak memegang senjata api hanya yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah penertiban terhadap personel pengguna senpi baik dari segi kebersihan senpi maupun administrasi pinjam pakai senpi.” Ujar Kapolres Sinjai

Dalam kegiatan pemeriksaan dilakukan pengecekan administrasi dan prosedur kepemilikan senjata api serta kebersihan senpi.

Kapolres Sinjai menghimbau agar anggota yang memegang senpi menjaga kebersihan senpi dinas yang dipinjam pakaikan dan senpi akan ditarik dan digudangkan apabila masa waktu berlaku surat pemakaian senpi sudah berakhir.

Setelah pemeriksaan dilaksanakan Kapolres Sinjai berpesan agar senpi dirawat dan dijaga sebaik- baiknya dan penggunaannya harus sesuai dengan SOP dan untuk senpi yang masa berlaku pinjam- pakainya sudah habis, harap diperbaharui kembali karena surat senpi adalah legalitas penggunaan senpi.

Andi Burhanuddin

Menteri LHK Siti Nurbaya diminta Mundur dari Jabatan Aksi Demonstrasi RECLAASSEERING INDONESIA Perwakilan Wilayah se-Sulawesi Beserta Badan Hukum Untuk Negara

0

NewsTipikor | Jakarta – Terkait dengan sengketa tapal batas tanah Cisalada, kabupaten Pangandaran, provinsi Jawa Barat, dengan desa Cikalong, kabupaten Ciamis, sejak tahun 1937 terdapat sebidang tanah adat dengan Persil Nomor 159 dan Persil Nomor 169 seluas kurang lebih 33 hektare yang pada tahun 1973 dikuasai sepihak oleh Perhutani KPH Ciamis dengan bukti-bukti kepemilikan yang sangat tidak mendasar alias cacat hukum.

Pada tahun 1973, Perhutani menawarkan penghijauan diatas tanah milik masyarakat adat yang dianggap kosong dan pada saat itu warga Cikalong ikut membantu menghijaukan tanah hak milik (Persil Nomor 159 dan Persil Nomor 169) dengan menanam mahoni, jati, kelapa, pisang.

Namun, dalam perjalanannya, pihak Perhutani menebang tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Tanaman yang masih bertahan hanyalah manoni dan jati. Padahal, tanah tersebut jelas-jelas milik masyarakat adat yang merupakan perkebunan masyarakat Cikalong.

Perhutani sudah pernah melakukan rekonstruksi terhadap tanah tersebut, dan panitia pengukuran ulang tanah kabupaten Ciamis akan mensosialisasikan kepada masyarakat Cikalong. Akan tetapi, sangat disayangkan jika ternyata sampai hari ini, tapal batas yang pernah dipasang oleh Perhutani masih terpasang di lokasi rekonstruksi atau patok tersebut masih terpasang di tanah milik masyarakat atau Persil nomor 159 dan Persil nomor 169.

Perlu juga diketahui bahwa dari hasil rekonstruksi Bupati Ciamis telah mengeluarkan surat izin penebangan pada tanggal 25 Mei 2001 Nomor 5222/349/Dishut yang mengizinkan Sdr Oyon/Salja dan masyarakat yang nama-namanya terlampir dalam surat izin penebangan.

Namun, semuanya berubah ketika terjadi pergantian Bupati Ciamis. Dimana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 522/Kpts.21-Huk/2005, memerintahkan oknum Perhutani dan Kelompok Preman untuk melakukan penebangan secara liar di hutan milik masyarakat atau Persil nomor 159 dan Persil nomor 169 yang dimana ditahun 2001 masyarakat sudah mendapatkan legalitas yang sah secara hukum dari pemerintah menguasai hutan mereka sesuai dengan surat dan bukti-bukti hukum yang terlampir.

Akan tetapi, yang terjadi justru Bupati Ciamis, Engkong Koswara dan Ketua DPRD Ciamis yang sekarang ini menjadi Bupati Pangandaran diduga telah melakukan pemufakatan jahat untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri serta kelompok dengan menguasai hutan milik masyarakat secara illegal, dengan bukti-bukti kepemilikan yang tidak otentik alias cacat hukum, yang mana mereka mengeluarkan peta lokasi yang kami anggap peta tersebut adalah hasil rekayasa Bupati.

Lebih parahnya lagi adalah uang hasil penebangan yang kami perkirakan berjumlah 64 miliar rupiah tidak pernah disetorkan ke kas daerah oleh Bupati dan diduga kuat dinikmati oleh Bupati beserta antek-anteknya.

Berdasarkan kronologis diatas, maka kami memiliki tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden RI mencopot Menteri Kehutanan berkaitan dengan dugaan pencurian kayu jati diatas Persil Nomor 159 dan Persil Nomor 169 hutan adat milik masyarakat desa Cikolong, Pangandaran, Jawa Barat.

2. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa Bupati Pangandaran berkaitan dengan pembiaran dalam penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat atau Persil Nomor 159 dan Persil Nomor 169 di Desa Cikolong, Pangandaran, Jawa Barat.

3. Mendesak KPK untuk memeriksa Bupati Pangandaran dan antek-antek nya berkaitan dengan anggaran 64 Miliar rupiah dari hasil penebangan kayu milik masyarakat adat di desa Cikolong, Pangandaran, Jawa Barat, yang kami duga anggaran 64 Miliar tersebut tidak masuk kedalam APBD. Namun, diduga dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dan kami menduga anggaran tersebut dipakai untuk pencalonan kepala daerah kabupaten Pangandaran

Kapolres Sinjai Tinjau Vaksinasi Massal Yang Digelar Bersama Pemda, Polres Sinjai dan PC. IMM Sinjai.

0

Newstipikor.com
Sinjai – Kepala Kepolisian Resor Sinjai, Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp) Iwan Irmawan, S.Ik.,M.Si meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di lapangan Basket Indoor Sinjai, jalan stadion, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Senin (18/10/2021).

Vaksinasi massal yang digelar bersama Pemda Sinjai, Polres Sinjai dan PC. IMM Sinjai guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional menyesar lansia, pelajar dan masyarakat umum.

Dalam pantauan Kapolres Sinjai, kegiatan vaksinasi berjalan lancar dalam memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat yang belum divaksin, atau penerima vaksin tahap pertama dan vaksin tahap ke dua, sesuai dengan himbauan pemerintah pemberian vaksin dilakukan dalam dua tahap yakni, dosis pertama dan kedua.

Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan S.Ik.,M.Si mengatakan bahwa giat vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19 serta mencegah terjadinya gejala buruk bila terinfeksi Covid-19 dan meskipun sudah divaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Imbuhnya.

“Gerai vaksin bertujuan untuk mensukseskan program vaksinasi Nasional dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19”. Ujarnya.

“Kepada masyarakat kami himbau dan mengajak untuk segera vaksin, jangan takut vaksin aman dan halal demi kebaikan kita semua, mudahan -mudahan Covid- 19 segera berakhir. Ucapnya.

Tak lupa, dalam kesempatan ini, Kapolres Sinjai juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut menyukseskan vaksinasi yang digelar hari ini.

“Terima kasih kepada petugas dan masyarakat yang ikut mempercepat akselerasi vaksinasi. Pungkasnya.

Andi Burhanuddin

Tertib Berlalulintas, Polres Sidrap Teken MoU Dengan Dikbud Sidrap

0

Newstipikor.com
Tekan Lakalantas Pelajar, Satlantas Polres Sidrap dan Dikbud Teken MoU

SIDRAP, – Tertib Berlalulintas, Sat Lantas Polres Sidrap bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidrap melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (nota kesepahaman atau MoU) terkait program pendidikan masyarakat Berlalu Lintas dan pendidikan hukum bagi pelajar di Kabupaten Sidrap.

Kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) yang di gelar di Aula SMP Negeri 1 Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap yang di hadiri oleh Bupati Sidrap Ir. H. Dollah Mando, Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indriyo, SIK., MH, Kasat Lantas AKP Muh. Thmarin. SE, KBO Sat Lantas IPDA Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kab. Sidrap, Para Kepala Sekolah SMP Se Kab. Sidrap

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indriyo. SIK., MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepolisian Resor Sidrap sebagai pelaksana peran dan tugas pokok fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas di Kabupaten Sidrap.

“Untuk itu salah satu program kerja Polres Sidrap di Bidang Lalu Lintas guna mewujudkan dan terciptanya situasi Kamseltibcar yang aman dan kondusif yakni memberikan pembinaan pendidikan kepada masyarakat (Dikmas).

Salah satunya Polres Sidrap membuat kesepakatan bersama (MoU) dan kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Dikbud Kabupaten Sidrap untuk menekan jumlah angka kecelakaan yang semakin bertambah, Sat Lantas Polres Sidrap tentunya berperan dalam mobilisasi pelajar yang akan melaksanakan sekolah tatap muka untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dan tidak dibolehkan mengendarai kendaraan bagi yang tidak cukup umur dan tidak memiliki SIM.

Kegiatan yang di usung Polres Sidrap ini tidak lain untuk mendorong bagi generasi muda terutama Pelajar agar dapat menjadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dalam hal santun di jalan raya, memahami aturan yang berlaku, menggunakan peralatan keselamatan dalam berkendara dan menyampaikan kepada orang sekitar agar tertib berlalu lintas dengan baik.

Andi Burhanuddin

Sat Resnarkoba Polres Sinjai Kembali Amankan 1 Orang Kasus Penyalahgunaan Narkoba*

0

Newstipikor.com
Sinjai – Satresnarkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Hanny Williem didampingi KBO Resnarkoba Ipda Rahman, SH kembali berhasil mengamankan 1 (satu) orang pria penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Jalan Ki
Hajar Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sabtu (16/10/2021) pukul 01.15 wita.

Kasat Resnarkoba Iptu Hanny Willem, SH menyampaikan bahwa telah melakukan penangkapan seorang pria penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berinisial ZN, (25) tahun, pek. Mahasiswa, Alamat Jalan Pattimura, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Selain mengamankan pelaku, juga barang buktinya berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram.

“Penangkapan lel. ZN berawal dari informasi masyarakat yang mengabarkan bahwa seorang lelaki yang belum diketahui namanya sedang mengendarai sepeda motor warna hitam merk Yamaha Aerox diduga sedang membawa narkotika jenis shabu, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Ucap Kasat Narkoba.

Pada pukul 01.00 wita, petugas melihat pengendara sepeda motor melintas di jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, mirip dengan ciri ciri yang diberikan, sehingga dilakukan pembuntutan pengendara tersebut, disaat orang yang dicurigai tersebut berhenti didepan salah satu tempat karaoke yang beralamat di jln. Ki Hajar Dewantara, Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri.

Saat dilakukan introgasi terhadap pelaku, mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh atau dibeli dari saudara AH (inisial) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri, selanjutnya pelaku bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sementara itu, Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan S.Ik., M.Si kembali menyampaikan himbauan publik khususnya yang berada di wilayah hukumnya, untuk bersama -sama memerangi peredaran gelap narkotika dilingkungan masing- masing yang pengaruhnya dapat merusak generasi penerus bangsa.

“Kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polres Sinjai, dihimbau untuk menghindari penyalahgunaan narkotika. Laporkan segera ke petugas terdekat, bila melihat penyalahgunaan narkotika. Kami dari Polres Sinjai akan menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap para Pelakunya,” Tutup Kapolres Sinjai.

Andi Burhanuddin