Jumat, Oktober 23, 2020

Pernyataan UNCAC Coalitian Tentang Ancaman Indepensi Lembaga Corruption Eradication Commission (KPK)

Keterangan foto : Wakil Ketua KPK Laode Syarief diskusikan hasil review konvensi PBB Anti Korupsi(UNCAC) di Gedung Merah Putih

The UN Convention against Corruption (UNCAC) didirikan oleh Majelis Umum PBB 31 October 2003 Resmi terdaftar di PBB 14 December 2005 memiliki anggota sebanyak 186 April 2019 yang terdiri dari negara organinisasi ekonomi regional dengan sekretariat di United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Kami organisasi masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini, telah memantau perkembangan di Indonesia Indonesia mengenai revisi undang-undang yang mengatur lembaga anti-korupsi Indonesia, the Corruption Eradication Commission atau dikenal populer di Indonrsia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kami berbagi keprihatinan serius dari kelompok pengawas korupsi masyarakat sipil terkemuka di Indonesia tentang implikasi amandemen UU KPK baru-baru ini, yang membahayakan independensi lembaga korupsi dan merusak kemampuannya untuk secara efektif mencegah, menyelidiki dan menuntut korupsi.

Indonesia menandatangani Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006. Pasal 6 dan 36 UNCAC mensyaratkan masing-masing Negara Pihak memastikan keberadaan badan anti korupsi yang khusus mencegah korupsi dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan seperlunya mandiri dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa ada yang tidak semestinya mempengaruhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003. Selama 16 tahun pekerjaan badan anti-korupsi, KPK telah menangani banyak kasus korupsi besar melibatkan pemain berpengaruh dari sektor swasta, peradilan, legislatif dan juga eksekutif dan menangkap beberapa politisi senior atas tuduhan korupsi

KPK telah melakukan upaya pencegahan dan penuntutan di Indonesia secara efektif dan telah dilakukan secara luas dianggap sebagai badan anti-korupsi terkemuka di wilayah ini. Pekerjaan pencegahan yang dilakukan oleh KPK telah mencapai penghematan keuangan negara yang signifikan di Indonesia dan Indonesia KPK telah menikmati tingkat kepercayaan publik yang tinggi, menurut masyarakat sipil Indonesia organisasi.

Mengingat rekam jejak KPK yang kuat, kami khawatir dengan upaya untuk merusak perannya. Di September 2019, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat terpilih baru Komisaris KPK dan merevisi undang-undang yang mengatur KPK dengan cara yang tampak secara substansial melemahkan independensi KPK.

Selanjutnya, proses adopsi ini perubahan menunjukkan kelemahan serius, masyarakat sipil anti korupsi Indonesia telah mengikuti perubahan khususnya dalam masalah  menyusahkan otonomi, independensi dan legitimasi KPK:

• Di bawah undang-undang yang baru, KPK bukan lagi lembaga otoritas independen tetapi merupakan badan pemerintah, tindakannya diawasi oleh badan pengawas baru.

 • Anggota dewan pengawas baru KPK, yang harus mengesahkan penyadapan, kegiatan pencarian dan penyitaan KPK, harus memiliki usia minimum 55 dan sedang dipilih oleh Presiden, dalam konsultasi dengan DPR. Struktur ini menciptakan tinggi risiko intervensi politik dan kemungkinan akan merusak efektivitas dan kemerdekaan KPK.

• Revisi undang-undang KPK diselesaikan hanya dalam beberapa hari dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Diskusi tentang amandemen antara DPR dan pemerintah diadakan di balik pintu tertutup tanpa melibatkan KPK atau publik. Dewan Editorial Dewan Jakarta Post menggambarkan perubahan itu sebagai “serangan legislatif” pada KPK, diimplementasikan melalui salah satu tagihan tercepat dalam sejarah untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kami meminta pemerintah dan  DPR untuk menegakkan Prinsip Jakarta di Jakarta kemandirian dan keefektifan lembaga-lembaga anti-korupsi, yang dirancang di Jakarta undangan dari KPK, UNODC dan UNDP oleh para ahli dari seluruh dunia.

Kami mendukung dan mendorong kelompok masyarakat sipil Indonesia, yang menanggapi kekhawatiran ini telah mengumumkan bahwa mereka akan menentang perubahan UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Kami berharap putusan Pengadilan akan membantu memastikan bahwa KPK dapat melanjutkan perjuangan melawan korupsi di Indonesia secara efektif dan mandiri.

 Ditandatangani oleh Koalisi UNCAC, atas nama organisasi anggotanya:

  1. Albanian Institute of Science
  2. Center for Development and Democratization of Institutions, Albania
  3. Institute for Democracy and Mediation, Albania
  4. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina
  5. Fundación Poder Ciudadano, Argentina
  6. Armenian Lawyers’ Association
  7. Freedom of Information Center, Armenia
  8. Transparency International Anticorruption Center NGO, Armenia
  9. Transparency International – Austrian Chapter
  10. Bahrain Transparency Society
  11. BRAC Insitute of Governance and Development (BIGD), BRAC University, Bangladesh
  12. Rights Jessore, Bangladesh
  13. South Asian Institute of Advanced Legal and Human Rights Studies (SAILS), Bangladesh
  14. Transparency International Bangladesh (TIB)
  15. Centres for Civic Initiatives (CCI), Bosnia and Herzegovina
  16. Center for Investigative Reporting (CIN), Bosnia and Herzegovina
  17. Center for the Study of Democracy, Bulgaria
  18. ABUCO (TI Burundi)
  19. Transparency International Cambodia
  20. Centre for Law and Democracy, Canada
  21. Costa Rica Integra (CRI)
  22. GONG, Croatia
  23. Ligue Congolaise de lutte contre la Corruption, LICOCO, Democratic Republic of Congo
  24. Participacion Ciudadana, Dominican Republic
  25. Sherpa, France
  26. TI France
  27. Institute for Development of Freedom of Information (IDFI), Georgia
  28. TI Georgia
  29. CiFAR – Civil Forum for Asset Recovery, Germany
  30. Transparency International
  31. Transparency International Germany (Transparency International Deutschland e. V.)
  32. Ghana Integrity Initiative
  33. Eurasian Integrity Youth Academy, Greece
  34. Vouliwatch, Greece
  35. Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Honduras
  36. Commonwealth Human Rights Initiative, India
  37. Gram Bharati Samiti (GBS), India
  38. Manav Pragati Sansthan, Rajgarh, India
  39. 5th Pillar, India and USA
  40. Indonesia Corruption Watch
  41. Transparency International Italia
  42. Jordan Transparency Center
  43. Africa Centre for Open Governance, Kenya
  44. Kosova Democratic Institute
  45. Riinvest, Kosovo
  46. Syri i Vizionit, Kosovo
  47. Centre to Combat Corruption & Cronyism (c4), Malaysia
  48. Malaysian Society for Transparency and Integrity (TI Malaysia)
  49. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
  50. CReDO – Resource Center for Human Rights, Moldova
  51. TI Moldova
  52. Civic Alliance, Montenegro
  53. Transparency Maroc
  54. Transparency International Nepal
  55. Wildlife Justice Commission, The Netherlands
  56. 21st Century Community Empowerment for Youth and Women Initiative, Nigeria
  57. Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), Nigeria
  58. Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC), Nigeria
  59. Partnership for Justice, Nigeria
  60. Socio-economic Rights and Accountability Project (SERAP), Nigeria
  61. Zero Corruption Coalition (ZCC), Nigeria
  62. Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency-PILDAT
  63. Transparency International Pakistan
  64. The Coalition for Accountability and Integrity-AMAN (Transparency Palestine)
  65. Fundacja im. Stefana Batorego, Poland
  66. Transparency International Korea (South)
  67. Transparency International – North Macedonia
  68. Romanian Academic Society
  69. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, South Africa
  70. Institute for Security Studies, South Africa
  71. UMTAPO Centre, South Africa
  72. Access Info Europe, Spain
  73. Transparency International Sri Lanka
  74. Protimos
  75. Transparency International Sweden
  76. I WATCH, Tunisia
  77. Africa Freedom of Information Centre, Uganda
  78. Anti-Corruption Coalition Uganda
  79. Transparency International Uganda
  80. Water Governance Institute (WGI), Uganda
  81. AntAC, Ukraine
  82. Transparency International Ukraine
  83. Article 19, United Kingdom
  84. Bingham Centre for the Rule of Law, United Kingdom
  85. Christian Aid, United Kingdom
  86. Corruption Watch, United Kingdom
  87. Global Witness, United Kingdom
  88. Tearfund, United Kingdom
  89. Transparency International UK
  90. Center for International Human Rights, Northwestern Pritzker School of Law, USA
  91. Global Financial Integrity, USA
  92. Government Accountability Project, USA
  93. Towards Transparency, Vietnam
  94. Yemeni Observatory for Human Rights
  95. Transparency International Zimbabwe
  96. Anti-Corruption Trust of Southern Africa, Zimbabwe, Namibia, and South Africa
  97. Institute of Public Finance.(Mada)
  •  

Related Articles

Budiman Menyapa Nelayan Balantang Sahutan dan teriakan yel “Lanjutkan”

Teriakkan ibu-ibu di desa balantang ketika Calon Wakil Bupati Nomor urut satu Drs. Budiman M.Pd menyapa mereka di dusun Mallusetasi Desa Balantang Kecamatan Malili...

Rangkaian kampanye tatap muka hari ke 26 sesuai jadwal KPUD Pangkep calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep no 1

News Tipikor com Pangkep nama kegiatan : Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Masyarakat Kel. Samalewa Mendukung Program MYL-SS 19 Oktober 2020 di Kec. Bungoro Kel....

Kapolda Sulsel mengucapkan selamat hari ulang tahun provinsi Sulawesi Selatan yang ke.351

MAKASSAR, news Tipikor com Dalam rangka memperingati HUT Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-351, Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Merdisyam M.Si mengucapkan selamat ulang...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Budiman Menyapa Nelayan Balantang Sahutan dan teriakan yel “Lanjutkan”

Teriakkan ibu-ibu di desa balantang ketika Calon Wakil Bupati Nomor urut satu Drs. Budiman M.Pd menyapa mereka di dusun Mallusetasi Desa Balantang Kecamatan Malili...

Rangkaian kampanye tatap muka hari ke 26 sesuai jadwal KPUD Pangkep calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep no 1

News Tipikor com Pangkep nama kegiatan : Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Masyarakat Kel. Samalewa Mendukung Program MYL-SS 19 Oktober 2020 di Kec. Bungoro Kel....

Kapolda Sulsel mengucapkan selamat hari ulang tahun provinsi Sulawesi Selatan yang ke.351

MAKASSAR, news Tipikor com Dalam rangka memperingati HUT Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-351, Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Merdisyam M.Si mengucapkan selamat ulang...

Puluhan Warga Sangat Antusias Mengikuti Kampanya Dialogis H.Budiman Di Kelurahan Malili

Puluhan warga Kelurahan Malili, Kecamatan Malili antusias mengikuti kampanye dialogis calon Wakil Bupati Luwu Timur, H.Budiman yang digelar di kediaman tokoh masyarakat Malili,...

LaNyalla Mattalitti Tekankan Pentingnya Sertifikasi Profesi Saat Bertemu Broker Properti

Surabaya - Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, pelaksanaan sertifikasi profesi di Jawa Timur juga mendapatkan...